Boltim, Kabar-jurnalis.com – Mengawali aktivitas pemerintahan pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar apel perdana yang dipimpin langsung oleh Bupati Oskar Manoppo, SE.MM bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Selasa (8/4/2025) di Lapangan Gogaluman, Tutuyan.
Turut hadir dalam apel tersebut sejumlah pejabat penting daerah, termasuk Ketua dan Sekretaris TP-PKK, Sekretaris Daerah, para asisten, camat, aparat desa, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Boltim.
Dalam amanatnya, Bupati Oskar menekankan bahwa apel ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk konsolidasi awal untuk memastikan kesiapan seluruh aparatur pasca libur panjang. Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan arahan serius terkait tata kelola keuangan daerah tahun anggaran 2025.
“Kenapa apel perdana ini digelar? Karena kita ingin mengecek kesiapan seluruh jajaran pemerintahan. Banyak pekerjaan rumah yang menanti, termasuk penyusunan dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK pada 27 Juni lalu. Dalam waktu dekat BPK juga akan turun langsung melakukan audit di Kabupaten Boltim,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Oskar mengungkapkan bahwa terdapat koreksi anggaran pada APBD 2025. Dari total semula sebesar Rp661 miliar, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp64 miliar.
“Dengan koreksi ini, kita bermain pada angka 500 miliar lebih,” ungkapnya.
Namun, yang menjadi perhatian utama dalam sambutannya adalah adanya sejumlah temuan tak sedap dalam laporan keuangan, khususnya dalam pos belanja modal dan pengelolaan Dana Desa. Ia menyayangkan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan.
“Saya ingatkan, jangan coba-coba bermain-main dengan belanja modal. Ada belanja puluhan juta, tapi fisiknya tidak ada. Ini tidak bisa dibiarkan. Para Sangadi di 81 desa, segera perbaiki administrasi. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan banyak dana yang tidak masuk ke kas daerah maupun rekening desa,” tegas Oskar dengan nada serius.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Boltim berencana melakukan langkah korektif. Bupati menyatakan pihaknya akan menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit khusus terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2023–2024. Hal ini dilakukan karena keterbatasan BPK dalam memeriksa secara detail pengelolaan DD, ADD, maupun Dana BOS.
“Ini uang rakyat, uang negara, bukan uang pribadi. Kita semua wajib menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya soal keuangan, Bupati juga kembali mengingatkan pentingnya kedisiplinan di kalangan ASN, termasuk kehadiran dalam apel pagi dan sore. Menurutnya, kedisiplinan adalah fondasi utama dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik.
Sebagai penutup, Oskar menyerukan semangat persatuan pasca Pilkada 2024. Ia mengajak seluruh elemen untuk mengesampingkan perbedaan politik demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih solid.
“Perbedaan pilihan dalam Pilkada adalah hal wajar dalam demokrasi. Tapi sekarang saatnya kita bersatu kembali, mempererat persaudaraan, dan fokus membangun Boltim ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Donal
