Kabar-jurnalis.com — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti praktik politik uang yang masih menghantui Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Dalam rapat koordinasi nasional pencegahan korupsi daerah dan peluncuran tahun 2024, Marwata mengungkapkan kesaksiannya tentang keberadaan politik uang di tengah masyarakat.
“Ada segelintir masyarakat yang masih memilih pemimpin dari faktor uang,” kata Marwata.
Dia menjelaskan bahwa tetangganya bahkan menerima hingga lima amplop sebelum Pemilu, dengan total nilai mencapai jutaan rupiah. Fenomena ini menjadi sorotan utama KPK, yang mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat dalam memilih pemimpin masih sangat dipengaruhi oleh faktor finansial.
Marwata menekankan bahwa hal ini juga berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada masa Pemilu, yang seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, dia menyatakan perlunya penataan ulang mekanisme penyaluran bansos untuk mencegah penyalahgunaan.
“Saya berharap ada aturan yang melarang penyaluran bansos dua atau tiga bulan menjelang Pemilu,” ujarnya.
Menurut Marwata, hal ini dapat meningkatkan kualitas Pemilu dengan mengurangi praktik politik uang dan penyalahgunaan bansos untuk mendulang suara.
Kritik terhadap penyaluran bansos juga disuarakan oleh anggota KPK lainnya, yang mengusulkan penertiban penyaluran bansos jelang Pilkada. Mereka menyoroti adanya kenaikan anggaran bansos menjelang Pilkada 2024 dan menyatakan bahwa penyaluran bansos seharusnya tidak dilakukan dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan sebelum Pilkada.
“Diharapkan tidak ada penyaluran bansos sebelum Pilkada. Boleh dilakukan setelah Pilkada,” tandasnya.
Melalui sorotan ini, KPK berupaya untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia dengan mengurangi praktik politik uang dan penyalahgunaan bansos, sehingga Pemilu dan Pilkada dapat berlangsung secara lebih adil dan berkualitas.
Penulis :(Dp)
Sumber :@KPK-RI
