Kabar-jurnalis.com — Dalam upaya mengatasi tingkat risiko korupsi yang tinggi dalam sektor pengadaan barang dan jasa, berita dari Akun Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) mengungkapkan bahwa hingga tahun 2024, KPK telah menangani tidak kurang dari 339 perkara korupsi yang terkait dengan sektor tersebut. Pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun melalui katalog elektronik, masih menjadi sorotan utama karena berbagai modus transaksi yang terindikasi anomali.
Demi mengimplementasikan aksi pencegahan korupsi yang lebih efektif untuk periode tahun 2023-2024, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan akses lebih luas terhadap data pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik serta menyusun pedoman pengawasan yang komprehensif bagi penggunaan katalog tersebut dalam proses pengadaan.
Fitur Pengawasan Pengadaan Katalog Elektronik, yang merupakan bagian dari inisiatif tersebut, resmi diluncurkan dan disosialisasikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Acara tersebut melibatkan 34 Provinsi dan 11 Kementerian/Lembaga sebagai pilot program. Salah satu poin penting dalam upaya ini adalah penggunaan e-Audit oleh APIP (Apparatus Pengawasan Intern Pemerintah) yang akan menjadi indikator utama dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) pada masa mendatang.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pihak berwenang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Dengan adanya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan terpercaya dalam pelaksanaan pengadaan di tingkat nasional.
Penulis :(Dp)
Sumber : @KPK-RI
