Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Argo Vinsensius Sumaiku menghadiri Rapat Koordinasi Sosialisasi Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan pada Rabu, 16 April 2025 pukul 14.00 WITA, bertempat di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado.
Rapat ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan menjadi momentum penting karena Provinsi Sulawesi Utara ditunjuk sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi Program 3 Juta Rumah oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A., yang menyampaikan bahwa program ini merupakan upaya strategis untuk mengatasi backlog (Jumlah kebutuhan rumah yang belum terpenuhi).
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan secara kuantitatif mencapai 9,9 juta rumah tangga, sementara secara kualitatif mencapai 26,9 juta rumah tangga. Sebanyak 4,5 juta rumah tangga tercatat mengalami keduanya.
Untuk Kabupaten Boltim, tercatat dalam desil 1–4 terdapat backlog kuantitatif sebanyak 1.217 rumah dan backlog kualitatif sebanyak 2.592 rumah. Sementara itu, dalam desil 5–8 tercatat backlog kuantitatif mencapai 1.716 rumah.
Program 3 Juta Rumah ini akan dibangun melalui tiga skema, yakni di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir — masing-masing satu juta unit. Program ini bukan sepenuhnya pembangunan rumah baru, namun juga mencakup kegiatan renovasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Pembiayaan program tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun melibatkan multipihak seperti kementerian dan lembaga pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Pendanaan juga dapat bersumber dari APBD, APBDes, dan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Kuota program di Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu usulan dari seluruh pemerintah daerah. Data yang digunakan akan dipadukan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tahun 2025 dari BPS. Usulan dapat disampaikan hingga Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Boltim menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat di Boltim yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi atas keterbatasan anggaran dengan memaksimalkan potensi CSR dan APBDes, serta merencanakan pemberian lahan atau pekarangan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.
Gubernur Sulawesi Utara berharap, pelaksanaan program ini dapat benar-benar mengakomodir kebutuhan masyarakat di seluruh 15 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini, sesuai dengan peruntukan dan skala prioritas masing-masing daerah.
(Donal)
