TUTUYAN — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam waktu dekat akan melaksanakan survei pendataan kawasan kumuh yang akan menjadi pijakan awal dalam program pembangunan permukiman di wilayah tersebut.
Langkah ini menyusul dilaksanakannya rapat antara Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) bersama para Tenaga Ahli, yang dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Harris Pratama Sumanta, ST, MT mewakili Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE, MM dan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Rapat tersebut digelar secara luring dan daring melalui Zoom Meeting, dan turut diikuti langsung oleh Wakil Bupati Argo V. Sumaiku dari ruang rapat Kantor Bupati pada Selasa, 17 Juni 2025.
Pendataan akan dilakukan oleh para Tenaga Ahli dengan dukungan dari Pokja PKP dan perangkat daerah terkait. Prosesnya akan dilakukan melalui survei lapangan dengan metode pemberian skor berdasarkan tujuh aspek utama yang menjadi indikator penilaian kawasan kumuh.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Boltim, Yanto Modeong, ST memandu jalannya pertemuan tersebut. Ia meminta penjelasan teknis terkait metode pendataan dan indikator penilaian dari para Tenaga Ahli, serta masukan dari Pokja PKP agar peta kawasan kumuh di Boltim dapat segera disusun dan ditindaklanjuti dalam program pembangunan.
Dalam sambutannya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara Pokja PKP dan Tenaga Ahli untuk memastikan proses ini berjalan cepat, tepat, dan mampu membuka peluang program dari pemerintah pusat.
“Kondisi keuangan daerah saat ini masih terbatas, sehingga kerja-kerja strategis seperti ini harus mampu membuka jalan bagi masuknya program-program dari kementerian yang sangat dibutuhkan daerah,” ujar Harris.
Sementara itu, tiga Tenaga Ahli yakni Marcelo, Rangga, dan Muhammad Farid dalam paparannya menjelaskan bahwa penilaian kawasan kumuh akan mengacu pada data deliniasi yang sudah ada serta pengisian kuesioner secara langsung di lapangan.
Adapun aspek yang menjadi indikator penilaian antara lain: kondisi jalan lingkungan, akses dan kualitas sumber air, sistem drainase, pengelolaan sampah, ketersediaan jamban, perlindungan terhadap kebakaran, kepadatan permukiman, status lahan, potensi ekonomi wilayah, serta tingkat partisipasi masyarakat.
Selain itu, turut menjadi perhatian adalah kondisi sosial budaya, termasuk masyarakat petani dan nelayan, serta letak hunian terhadap akses jalan utama, apakah berhadapan langsung atau berada di belakang deretan rumah lainnya.
Proses pemetaan ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Untuk itu, para Tenaga Ahli diminta segera menyusun jadwal dan timeline pelaksanaan kerja.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah pimpinan dan perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas PU, Bappeda, DLH, Dinsos, Dinkes, Diskominfo, BPBD, Bagian Pembangunan, serta Bagian Hukum Setda Boltim.
(Donal)
