Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, tampil sebagai pemateri dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPSA) LXVI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Acara ini berlangsung di Gedung Pancagatra, Jakarta. Yang dikutip dari laman resmi @KPK-RI
Program pendidikan ini akan berlangsung selama tujuh bulan, dengan metode pembelajaran yang menggabungkan daring dan luring. Peserta juga akan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Olah Sismennas, Penulisan dan Penyajian Taskap, serta Seminar Nasional.
Peserta PPRA LXVI Lemhannas RI terdiri dari 99 orang, yang mencakup 51 anggota TNI, 25 anggota Polri, 5 perwakilan dari kementerian, 6 perwakilan dari lembaga negara, 1 perwakilan dari pemerintah provinsi, 3 dari organisasi masyarakat, dan 8 dari negara sahabat.
Dalam pemaparannya, Ghufron menyoroti jenis korupsi yang kerap menjebak pejabat publik, yakni benturan kepentingan. Menurutnya, benturan kepentingan terjadi saat ada kepentingan pribadi atau kelompok yang ikut campur dalam pelaksanaan wewenang pejabat publik.
Ghufron menekankan pentingnya komitmen antikorupsi dari pimpinan instansi untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. “Integritas dan komitmen program antikorupsi harus dimulai dari puncak instansi. Tunjukkan kepemilikan program antikorupsi dan tanggung jawab pimpinan serta tegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi,” ujar Ghufron dengan tegas.
Ghufron juga berharap para peserta program dapat menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Bapak ibu adalah penentu masa depan. Saya berharap, melalui kebijakan-kebijakan yang nanti dibuat, dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Saya berharap Anda semua yang hadir menjadi bagian dalam upaya pemberantasan korupsi,” katanya.
Kehadiran Nurul Ghufron sebagai pemateri diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta tentang pentingnya integritas dan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di masa mendatang.
Penulis : (donal)
Editor : Redaksi
Sumber: @KPK-RI
