Upaya memperkuat pemerintahan yang bersih dan transparan terus didorong Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Hal itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Boltim, , dengan menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Utara.
Kegiatan yang berlangsung di , Selasa (12/5/2026), menjadi momentum penting dalam penguatan sistem pencegahan korupsi, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara , jajaran , perwakilan Kementerian ATR/BPN, sekretaris daerah, kepala kantor pertanahan, hingga unsur pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Dalam agenda itu, seluruh kepala daerah bersama gubernur menandatangani Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah. Kesepakatan tersebut difokuskan pada pembenahan pelayanan publik di bidang pertanahan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan profesional.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, ATR/BPN, dan KPK menjadi langkah strategis dalam menutup celah penyimpangan administrasi maupun praktik korupsi di daerah.
“Komitmen ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah nyata untuk membangun sistem pelayanan yang transparan, cepat, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya usai kegiatan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama KPK dan ATR/BPN telah menyusun sembilan program prioritas yang akan dijalankan secara terpadu, di antaranya integrasi data pertanahan dan perpajakan, percepatan pendaftaran tanah, penyusunan tata ruang berbasis digital, sensus pertanahan, reforma agraria, hingga pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Selain itu, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis sistem OSS juga menjadi perhatian utama guna mendukung investasi yang tertib dan berkelanjutan di daerah.
Menurut Bupati, penguatan tata kelola pertanahan memiliki dampak besar terhadap peningkatan ekonomi daerah. Dengan sistem yang tertata dan bebas praktik koruptif, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi hak-hak masyarakat atas tanah.
Pemkab Boltim, lanjutnya, akan terus mendukung langkah pencegahan korupsi secara sistemik melalui pengawasan, digitalisasi layanan, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
“Harapannya, pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Donal)
