Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar pelatihan penggunaan SIMFONI, sebuah sistem informasi berbasis online yang dirancang untuk mendukung pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari, sejak Selasa 27 Mei hingga Rabu 28 Mei 2025, bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, dengan melibatkan berbagai perwakilan lembaga terkait, baik dari instansi pemerintah maupun sektor layanan lainnya.
Wakil Bupati Boltim, Argo Vinsensius Sumaiku, hadir langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti pentingnya keakuratan data serta integrasi laporan dari seluruh unit layanan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dan usia.
“Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring, dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak,” tegas Argo Sumaiku.
Menurut Argo, SIMFONI merupakan platform nasional yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia dan kini telah diakses oleh berbagai unit layanan secara real-time. Hal ini diharapkan memperkuat sistem rujukan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Namun, ia mengakui bahwa tingkat pelaporan kasus masih tergolong rendah. Banyak korban yang memilih diam karena tekanan sosial maupun perasaan takut dan malu.
“Kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini masih banyak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum terlaporkan baik di tempat-tempat pelayanan yang tersedia, karena rasa takut, atau terancam keamanan, serta masih adanya anggapan sebagai aib keluarga bila diketahui oleh orang lain,” ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya peran aktif seluruh lembaga layanan dalam memastikan bahwa setiap kasus yang terjadi dapat tercatat dan dilaporkan secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencerminkan kondisi riil di lapangan, tapi juga menjadi landasan strategis untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Oleh sebab itu, kegiatan ini penting dilaksanakan dengan harapan agar setiap lembaga layanan yang melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik itu kekerasan fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi seksual anak, dan perdagangan orang dapat tercatat dan terlaporkan dengan baik sehingga diharapkan data kekerasan dapat didapatkan secara cepat, akurat dan periodik,” jelasnya lagi.
Mantan legislator Boltim tiga periode ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem yang aman bagi kelompok rentan.
“Mari kita bersama-sama menguatkan tekad, komitmen dan bersinergi menyatukan langkah sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang cinta anak sebagai wujud nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah menjadi kabupaten layak anak selama 2 tahun berturut-turut,” tutupnya.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah peserta dari lintas institusi, di antaranya DP3A Boltim, UPTD PPA, Kemenag Boltim, serta Pengadilan Agama Tutuyan. Turut hadir pula perwakilan Unit PPA Polres Boltim, Dinas Sosial, RS Pratama, dan seluruh Puskesmas se-kabupaten.
Hadir sebagai narasumber dalam pelatihan tersebut adalah Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak DP3AD Provinsi Sulut. Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Boltim yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekda, Iksan Pangalima, turut menyemangati peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini secara maksimal.(Donal)
