Kabar Babel Online–Kepala Desa Sekarbiru, Kecamatan Parittiga, Bangka Barat, mendapatkan Piagam Penghargaan NON LITIGATION PEACEMAKER (NL.P). Dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Munarparzah yang akrap disapa Bonar, menjadi peserta terbaik diajang bergengsi Paralegal Justice Award, dari 300 peserta Lurah dan Kades yang tersebar di seluruh Indonesia. Jakarta 1 Juni 2024, di Bidakara Hotel.
Merupakan satu prestasi tingkat nasional dari Menteri Hukum dan HAM Indonesia berupa piagam penghargaan Non Litigation Peacemaker (NL.P) di raih Kepala Desa Sekarbiru.
Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Bonar meraih prestasi Paralegal Justice Award, dalam kategori penyelesaian berbagai konflik atau permasalahan hukum secara Non Litigasi yang dihadapi oleh Masyarakat di Wilayahnya.
Apresiasi “Non Litigation Peacemaker” Kepada Kades Bonar yang telah berdedikasi sebagai aktor penting dalam mewujudkan perdamaian masyarakat di wilayahnya.
Prestasi ini diperoleh setelah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham telah mengumumkan hasil seleksi administrasi dan seleksi audisi Paralegal Justice Award 2024.
Tercatat dari jumlah peserta sebanyak 300 Kades dan Lurah dinyatakan lulus seleksi administrasi, yang berhasil melewati tahap seleksi audisi, yang dinyatakan lulus seleksi audisi tersebar di seluruh Indonesia.
Dihubungi lewat telpon Bonar menyampaikan, ucapan puji sukurnya karena telah mendapat penghargaan di ajang bergengsi tingkat nasional
“Alhamdulillah, saya mendapatkan piagam penghargaan, salah satu peserta yang lulus seleksi audisi bersama 12 Kades dan lurah di Bangka Belitung,” kata Bonar.
Bonar mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya instansi dari Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat.
Saya berterima kasih kepada Bupati Bangka Barat dan Wakil, pihak kecamatan, terutama Pak Camat yang sangat mendukung. Secara khusus, terima kasih untuk teman2 Kepala Desa di Bangka Belitung dan teman – teman di Parittiga,” ujar Bonar.
Bonar menjelaskan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku penyelenggara telah menilai peserta berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi pengalaman dalam penyelesaian sengketa di Desa/kelurahan, upaya kelayakan investasi, peningkatan sektor pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja. Peserta yang lolos seleksi administrasi ini berhak mengikuti Paralegal Academy.
Setelah audisi, tahapan selanjutnya adalah penilaian seleksi eliminasi terhadap peserta yang telah mengikuti Paralegal Academy. Rangkaian kegiatan Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2024 telah dilaksanakan mulai 28 Mei 2024 hingga 2 Juni 2024 di BPSDM Kemenkumham. Puncak acara, yaitu Anugerah Paralegal Justice Award, akan diserahkan oleh Presiden RI pada tanggal 1 Juni 2024 di Jakarta.
Bonar mengajak masyarakat Bangka Barat dan Provinsi Bangka Belitung untuk selalu memberikan dukungan kepadanya, karena Keberhasilan mereka merupakan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Bangka Barat khususnya Parittiga.
“Alhamdulilah. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, saya bisa membawa pulang penghargaan tersebut. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik dangan membawa pulang penghargaan ini untuk Kabupaten Bangka Barat,” tutur Bonar.(Red).
