Boltim, 27 September 2024 – Hendra Damopolii, Ketua Tim Pemenangan Kabupaten (TPK) OPPO-ARGO, mengkritik keras adanya politisasi aparat pemerintahan dalam Pilkada Boltim yang dianggap telah merusak tatanan demokrasi. Menurut Hendra, pihaknya terus fokus pada strategi pemenangan, dengan semangat dan antusiasme dari Tim Pemenangan Wilayah (TPW), Tim Pemenangan Desa (TPD), serta relawan dan simpatisan yang semakin solid dan terkonsolidasi di lapangan. Namun, ia menyayangkan adanya upaya mobilisasi aparat pemerintah yang melibatkan ASN, pegawai kontrak, dan bahkan tenaga pendidik dalam politik praktis.
Dalam keterangannya, Hendra menyoroti temuan di masyarakat terkait mobilisasi aparat desa, ASN, dan tenaga pendidik yang digunakan sebagai tim pendata politik. Ia menyoroti kasus di mana kepala sekolah dan guru-guru diduga ditekan untuk ikut serta dalam kampanye politik, bahkan hingga menginterogasi murid terkait pilihan politik orang tua mereka.
“Kami sangat mengutuk keras tindakan ini. Jangan nodai tugas mulia para pendidik dan masa depan generasi muda demi kepentingan politik partisan,” tegas Hendra.
Hendra juga mendesak Pejabat Sementara Bupati Boltim untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menertibkan kondisi polarisasi politik yang semakin merusak sistem pemerintahan di Boltim. Selain itu, ia juga menyoroti peran Bawaslu yang dinilainya harus lebih aktif dan maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Jika dibiarkan, saya khawatir hal ini akan memicu instabilitas politik dan mengancam demokrasi di Boltim,” lanjutnya.
Hendra mengajak seluruh pihak untuk bertarung secara etis dan bertanggung jawab, menjaga kedaulatan rakyat, serta menghormati hak konstitusional masyarakat dalam memilih pemimpin terbaik. Ia mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya menjadi pesta rakyat yang dilakukan dengan riang gembira dan kesadaran nurani.
“Kita harus memberikan teladan demokrasi yang baik dan menghargai kedaulatan rakyat. Mari bangun Boltim dengan optimisme tanpa mencederai proses demokrasi,” pungkasnya.
(donal)
