kabarjurnalis.com — Hari ini, Indonesia menggelar pemungutan suara Pemilu 2024. Setelah pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melanjutkan proses penghitungan suara hingga penetapan hasil Pemilu 2024. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,3 triliun untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, yang diberikan bertahap selama tiga tahun.
Anggaran tersebut mulai dikucurkan sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu, yaitu sejak tahun 2022 hingga 2024. Rinciannya sebagai berikut:
– Tahun 2022: Rp 3,1 triliun
– Tahun 2023: Rp 30,0 triliun
– Tahun 2024: Rp 38,2 triliun
Total anggaran ini digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain menetapkan jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daerah pemilihan (dapil), serta pengelolaan dan pengadaan laporan serta dokumentasi logistik.
“Anggaran tersebut utamanya dialokasikan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, dilansir dari detikFinance pada jumat (26/7/2024).
Isa menjelaskan bahwa alokasi anggaran pada tahun anggaran tidak sepenuhnya habis. Berikut rincian realisasi anggaran Pemilu 2024:
– Tahun 2022: Rp 2,7 triliun (88,2% dari pagu anggaran Rp 3,1 triliun)
– Tahun 2023: Hingga 30 September 2023, mencapai Rp 17,8 triliun (59,3% dari pagu anggaran Rp 30,0 triliun)
– Tahun 2024: Rp 38,2 triliun telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024
Isa menegaskan bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 sudah mencukupi, termasuk jika diperlukan putaran kedua Pilpres pada 26 Juni 2024. “Kita sudah menyediakan cukup anggaran, termasuk untuk putaran kedua Pilpres jika diperlukan. Jadi, kita sudah siap dan berharap yang terbaik untuk Indonesia,” jelasnya.
Isa juga menekankan bahwa anggaran Pemilu ini merupakan investasi untuk kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan Pemilu 2024 diharapkan menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang sah dan legitimate, yang akan menjamin stabilitas politik dan mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor.
“Jika Pemilu gagal, risiko kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia akan lebih mahal dibandingkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Pemilu,” pungkas Isa.
Penulis : (donal)
Sumber : detikFinance
