Pjs Bupati Boltim Tanggapi Kritik Terkait Dugaan Politisasi ASN dan Aparat Desa dalam Pilkada 2024

Bolaang Mongondow Timur (Boltim) – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Mohammad Lukman Hakim Lapandengan, M.Si., menanggapi kritik dan desakan yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Kabupaten (TPK) OPPO-ARGO, Hendra Damopolii, terkait dugaan politisasi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat desa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam pernyataannya, Hendra Damopolii mengungkapkan kekhawatiran terkait netralitas ASN, pegawai kontrak, tenaga pendidik, dan aparat desa yang diduga telah terlibat dalam politik praktis. Hendra menilai fenomena ini merusak tatanan demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur dan adil. Ia juga menyebut adanya upaya mobilisasi aparatur pemerintah untuk mendukung kepentingan politik tertentu, yang bertentangan dengan prinsip netralitas yang wajib dipegang oleh ASN dan aparat pemerintah.

Hendra menyebutkan adanya berbagai temuan di masyarakat yang menunjukkan dugaan keterlibatan ASN, aparat desa, dan tenaga pendidik dalam kampanye politik. Menurutnya, beberapa kepala sekolah dan guru mengalami tekanan untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon. Bahkan, beberapa di antaranya diduga sampai menginterogasi murid-murid mengenai preferensi politik orang tua mereka.

“Ini sangat memprihatinkan dan mencederai proses demokrasi yang seharusnya berjalan bersih dan netral. Para ASN, pegawai kontrak, dan tenaga pendidik seharusnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Mereka harus tetap netral dan tidak digunakan sebagai alat politik oleh pihak manapun,” tegas Hendra.

Menanggapi kondisi tersebut, Hendra mendesak Pjs Bupati Boltim, Mohammad Lukman Hakim Lapandengan, untuk segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, langkah ini sangat penting demi menjaga kredibilitas pemerintah daerah serta memastikan bahwa Pilkada 2024 di Boltim dapat berjalan secara jujur, adil, dan netral tanpa adanya campur tangan dari aparatur pemerintah yang terlibat dalam politik praktis.

“Kami meminta Pjs Bupati Boltim untuk bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi dugaan politisasi ASN dan aparat desa ini. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi agar proses demokrasi di Boltim tetap terjaga. Jangan sampai aparatur pemerintah menjadi alat politik yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan proses Pilkada itu sendiri,” ujar Hendra dalam pernyataannya.

Menanggapi desakan tersebut, Pjs Bupati Boltim, Mohammad Lukman Hakim Lapandengan, memberikan tanggapan saat dikonfirmasi oleh wartawan Kabar-Jurnalis.com melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 28 September 2024. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah untuk menjaga netralitas ASN dan aparat desa dalam proses Pilkada 2024.

 “Insya Allah dalam waktu dekat akan kami keluarkan edaran terkait Netralitas ASN dan Aparat Desa. Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan,” jelas Lukman.

Rencana pengeluaran edaran mengenai netralitas ASN dan aparat desa ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkrit dalam mencegah keterlibatan aparatur pemerintah dalam politik praktis. Edaran tersebut dipandang sebagai instrumen yang penting untuk menegaskan kembali bahwa ASN, aparat desa, serta tenaga pendidik harus menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme selama berlangsungnya Pilkada 2024.

(Donal)