BOLTIM — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Bupati Boltim Oskar Manoppo usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Boltim, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Boltim tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Oskar mengikuti agenda penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menyimak penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2027 beserta Nota Keuangannya.

Bupati Oskar mengatakan, pidato kenegaraan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah karena memberikan gambaran mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
“Pidato Kenegaraan Presiden penting bagi kita semua untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional,” ujar Oskar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencermati setiap kebijakan nasional agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan searah dengan agenda pemerintah pusat.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah tentu akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan di daerah sejalan dengan prioritas nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” katanya.

Oskar juga menilai pembahasan APBN 2027 menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Arah kebijakan anggaran nasional dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, didampingi Wakil Ketua DPRD Kevin Sumendap dan Medy Lensun.
Sejumlah unsur pemerintahan turut hadir, di antaranya anggota DPRD Boltim, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Boltim.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk kembali memperkuat komitmen pembangunan. Pemkab Boltim berharap hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga.
(ADV)






