Tutuyan – Julaeha Paputungan (75), seorang lansia warga Desa Tutuyan II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), harus menghadapi kenyataan pahit saat berobat di Puskesmas Tutuyan. Dalam kondisi lemas akibat sakit, ia terpaksa merogoh kocek dua kali: membayar biaya administrasi di puskesmas dan membeli obat tambahan di luar.
Julaeha dikenal sebagai warga miskin yang sehari-harinya bekerja sebagai pemetik cabe. Dengan penghasilan tidak menentu dan jarang tersentuh bantuan pemerintah, ia datang ke puskesmas tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini menjadi kendala karena sistem pelayanan di Puskesmas Tutuyan kini telah terintegrasi secara online.
“Iya, Bu. Harus pakai KTP dan KK karena sudah sistem online. Kalau tidak ada KTP, nama pasien tidak muncul di apotek, apalagi kalau pasien umum,” jelas petugas kepada wartawan yang turut mendampingi.
Meski sudah membayar biaya administrasi sebesar Rp50.000, Julaeha tidak mendapatkan seluruh obat yang diresepkan dokter. Petugas apotek menyebutkan bahwa sebagian obat tersedia, namun satu jenis obat harus ditebus di apotek luar karena tidak tersedia di puskesmas.
“Sebagian obat ada, tapi ada satu obat yang memang harus dibeli di luar karena stoknya sedang kosong,” ujar petugas apotek Puskesmas Tutuyan.
Kondisi ini menuai sorotan dan dinilai sangat merugikan warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS. Alih-alih mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau, mereka justru harus mengeluarkan biaya tambahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Masyarakat mendesak Bupati Boltim Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku untuk segera mengevaluasi manajemen Puskesmas Tutuyan, khususnya terkait pelayanan administrasi dan ketersediaan obat bagi warga kurang mampu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Tutuyan belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan administrasi maupun keterbatasan stok obat.
(Donal)
