Boltim – Dugaan penyimpangan dalam proyek swakelola revitalisasi SMKN 2 Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kian menjadi sorotan publik. Proyek bernilai Rp2,5 miliar itu disebut-sebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan sarat praktik nepotisme.
Namun, hingga kini aparat penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan klarifikasi, khususnya dari Kanit Tipikor Polres Boltim, memilih bungkam saat dimintai tanggapan wartawan. Konfirmasi resmi terkait potensi pelanggaran hukum dan tindak lanjut yang seharusnya diambil belum kunjung disampaikan.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Nepotisme
Berdasarkan informasi di lapangan, sejumlah material yang digunakan tidak sesuai dokumen RAB. Misalnya, dinding bangunan menggunakan batako, padahal sesuai perencanaan teknis harusnya memakai batu bata dengan campuran 1:4.
Selain itu, struktur Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) diduga diwarnai nepotisme karena terdapat hubungan keluarga dengan Kepala Sekolah. Praktik ini jelas berpotensi melanggar Pasal 3 dan 4 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, serta Pasal 5 huruf n Perpres No. 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang/jasa.
Publik Menanti Sikap Tegas Penegak Hukum
Meski isu ini mengemuka dan mendapat perhatian serius masyarakat, Kanit Tipikor Polres Boltim yang diharapkan memberi kepastian hukum justru tidak memberikan pernyataan.
Sikap bungkam aparat dinilai publik semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran. Padahal, bila benar terjadi penyimpangan, hal ini bisa menjerat pada Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, yang mengatur soal penyalahgunaan kewenangan hingga merugikan keuangan negara.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk menghindari hilangnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di daerah, khususnya di kabupaten bolaang Mongondow Timur.
(Donal)
