TUTUYAN – Dalam rangka persiapan verifikasi lapangan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Boltim melaksanakan rapat koordinasi bersama Dinas PPPA Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (8/5/2025) pagi.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Boltim dan dimulai pada pukul 10.30 WITA, dipimpin oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, serta didampingi oleh Kepala Dinas PPPA Boltim, Iksan Pangalima. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten Boltim turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Kepala Dinas PPPA Boltim, Iksan Pangalima, mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan salah satu tahapan persiapan menuju Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi KLA tahun 2024.
“Rapat ini digelar sehubungan dengan rencana pelaksanaan VLH oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rangka evaluasi penilaian kabupaten layak anak tahun 2024 oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” jelas Iksan Pangalima.
Lebih lanjut, Iksan memaparkan bahwa Kementerian PPPA telah menetapkan jadwal pelaksanaan VLH untuk Kabupaten Boltim pada bulan Juni mendatang.
“Sesuai jadwal dari Kementerian PPPA, verifikasi untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025,” ujarnya.
Iksan juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim untuk mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak dengan memperkuat kerja sama lintas sektor dan meningkatkan layanan ramah anak. Hal ini selaras dengan arahan Bupati Boltim agar pemenuhan hak-hak anak dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami tentunya terus berupaya memperkuat kerja sama lintas sektor dan meningkatkan kualitas layanan yang ramah anak. Ini juga merupakan harapan Pak Bupati untuk memastikan hak-hak anak di Boltim terpenuhi secara berkelanjutan. Beliau juga tadi menekankan agar bisa mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak,” kata Iksan.
Selain pejabat Pemkab Boltim, hadir pula dalam rapat tersebut Kepala Dinas PPPA Sulut, Wanda L.C. Musu, bersama Sekretaris PPPA Sulut dan Kepala Bidang PHA Dinas PPA Sulut Nita S. Tarumingkang. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memberikan pendampingan teknis serta advokasi guna memastikan terpenuhinya seluruh indikator penilaian KLA.
Turut serta dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Boltim Rosita Pobela, Kepala Satuan Reskrim Polres Boltim IPTU Liefan Kolinug, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Sebagai informasi, evaluasi Kabupaten Layak Anak merupakan inisiatif pemerintah pusat dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak anak di tingkat daerah, termasuk penyediaan layanan dasar, perlindungan khusus, dan partisipasi anak dalam proses pembangunan.*
