BOLAANG MONGONDOW TIMUR — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memaparkan capaian kinerja tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar, Senin (30/3/2026).
Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku menegaskan bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah.
“Penyampaian LKPJ ini adalah amanat undang-undang. Kepala daerah wajib melaporkan kinerja kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tegas Argo di hadapan sidang.
Ia menambahkan, laporan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya laporan di atas kertas. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada rakyat atas program yang telah dijalankan, termasuk penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Argo mengungkapkan sejumlah indikator makro yang mengalami perbaikan sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 71,43, sementara angka kemiskinan turun menjadi 5,32 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat menjadi 5,42 persen, disertai penurunan tingkat pengangguran terbuka ke angka 5,28 persen. Di sisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan tetap terjaga dengan indeks gini sebesar 0,321.
Tak hanya itu, umur harapan hidup masyarakat mencapai 73,73 tahun, yang menurut Argo menjadi indikator penting kualitas hidup warga.
“Artinya, bayi yang lahir hari ini memiliki peluang hidup lebih panjang hingga rata-rata 73 tahun lebih,” jelasnya.
Dalam sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai 94,16 persen dari target, sementara belanja daerah terserap 90,51 persen dan pembiayaan terealisasi penuh.
Meski demikian, Argo tidak menampik adanya tantangan, khususnya akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami menghadapi keterbatasan, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk berhenti. Kami melakukan penyesuaian melalui optimalisasi teknologi dan tata kelola yang lebih efektif,” ungkapnya.
Selain capaian pembangunan, Pemkab Boltim juga meraih sejumlah penghargaan, termasuk predikat “B” reformasi birokrasi, peringkat ketiga kinerja penurunan stunting, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kali berturut-turut.
Menutup penyampaiannya, Argo mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga sinergi dalam pembangunan daerah.
“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi. Karena itu, kebersamaan dan kolaborasi harus terus diperkuat demi kemajuan Boltim,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Samsudin Dama, didampingi Wakil Ketua Kevin Sumendap dan Medy Lensun, serta dihadiri Sekretaris Daerah Iksan Pangalima bersama jajaran OPD.
(Donal)
