TUTUYAN – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku, memimpin apel kerja yang digelar pada Senin, 28 April 2025 di halaman depan kantor bupati.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo mengingatkan para camat, kepala dinas, dan kepala desa untuk serius menanggapi pemeriksaan khusus yang saat ini sedang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Boltim bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Perlu saya tegaskan, tujuan pemeriksaan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk meluruskan administrasi pemerintahan,” ujar Bupati.
Bupati mengungkapkan bahwa seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat telah disampaikan kepadanya. Dari laporan tersebut, ditemukan ketimpangan angka dalam penyediaan laporan keuangan, mulai dari selisih 70 juta, 80 juta hingga 100 juta rupiah. Bahkan, terdapat dana pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, namun digunakan untuk kepentingan lain.
“Inspektorat kami turunkan karena BPK sudah menyampaikan bahwa tim auditor mereka tidak punya cukup waktu untuk memeriksa keseluruhan laporan. Mereka hanya mengambil sampel, salah satunya dana BOS, yang justru menjadi temuan paling parah. Uang sudah digunakan, namun SPJ tidak tersedia,” ungkap Bupati.
Bupati juga menyoroti bahwa pemeriksaan dana desa dan dana BOS menjadi penting, mengingat sekitar 20% dari APBD Boltim dialokasikan untuk dana desa, dengan total ADD mencapai Rp93 miliar, serta dana BOS yang hampir menyentuh Rp10 miliar.
Dalam kaitannya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diperoleh Boltim, Bupati menjelaskan bahwa meskipun predikat WTP telah diraih, tetap terdapat catatan dalam laporan keuangan.
“WTP tanpa paragraf penjelas itu memang sulit. Namun, tetap ada temuan berulang terkait asas kepatuhan, pengelolaan aset, kas, dan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam penyediaan laporan,” tegas Bupati.
Bupati juga menginformasikan bahwa BPK dijadwalkan akan melakukan exit meeting pada 5 Mei 2025 dan akan standby di Manado selama lima hari untuk merampungkan proses pemeriksaan. Pemerintah Daerah Boltim saat ini tengah menyiapkan contoh rencana aksi (exemplary action plan) atas temuan-temuan pemeriksaan tahun 2024.
“Harapan kita, dalam penyusunan laporan keuangan 2024 ini, kita bisa mempertahankan predikat WTP. PPK harus benar-benar memperhatikan aspek kewajaran penyajian dan full disclosure, mengungkapkan semua hal terkait, termasuk hibah dari kementerian,” pungkasnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pencatatan hibah dari pemerintah pusat. Jika hibah tidak disertai berita acara serah terima, maka pengakuannya sebagai aset dalam laporan keuangan akan sulit dilakukan.(Donal)
