KOTA METRO,Kabar Jurnalis_
Massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Metro yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Metro, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Metro, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Metro dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Metro menggelar aksi Raport Satu Tahun Pemerintah Daerah Kota Metro pada Selasa, 10 Maret 2026 pukul 15.30 WIB hingga selesai.
Ratusan massa aksi yang dibawa oleh OKP Metro terlebih dahulu melaksanakan long march dari Lapangan Mulyojati 16 C menuju Kantor Pemerintah Kota Metro. Meski sempat diguyur hujan, massa aksi tetap melanjutkan kegiatan tersebut hingga tiba di lokasi aksi.
Ketegangan sempat terjadi antara aparat pengamanan dan massa aksi. Hal tersebut dipicu karena Walikota Metro tidak dapat menemui massa aksi dengan alasan sedang berkegiatan di Bandar Lampung.
Pemerintah Kota Metro hanya menghadirkan Asisten I Helmy Zain, Kepala Dinas Kominfo serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agus Muhammad Septiana untuk menemui massa aksi.
“OKP Kota Metro yang terdiri dari PMII, IMM, GMNI dan KMHDI berpendapat bahwa jargon Metro Kota Pendidikan tidak boleh berhenti sebagai slogan semata, melainkan harus tercermin nyata dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. Kami menuntut Walikota hadir dan menyayangkan ketidakhadiran Walikota Metro untuk berdialog terkait persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi,” ujar Apriyan selaku Jenderal Lapangan.
Masih dalam kesempatan yang sama, kekecewaan atas ketidakhadiran Walikota Metro juga disampaikan oleh para ketua umum masing-masing organisasi.
“Sebagai bagian dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, gerakan ini merupakan evaluasi satu tahun kepemimpinan Walikota Metro sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kami menyayangkan ketidakhadiran Walikota dalam forum dialog yang kami bangun. Aksi ini bukan bentuk provokasi atau upaya mendiskreditkan pemerintah, melainkan untuk kemajuan Kota Metro. Kami mendorong Walikota Metro untuk hadir dan berdialog langsung dengan mahasiswa pada kesempatan berikutnya,” pungkas Luthfi selaku Ketua Umum PMII Metro.
“Kami sengaja membatasi jumlah massa aksi dan bersikap kooperatif agar dapat berdialog langsung dengan Walikota. Namun hal tersebut tidak terwujud sama sekali. Hal ini harus benar-benar dipertimbangkan sebelum gejolak massa aksi semakin bertambah dan memanas,” ujar Harist selaku Ketua Umum IMM Metro.
Sementara itu, Ketua Umum KMHDI Metro Gede menyampaikan bahwa aksi evaluasi satu tahun kepemimpinan kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Aksi mahasiswa adalah bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan daerah. Kritik mahasiswa bukan bentuk perlawanan, melainkan masukan konstruktif. Keterbukaan pemimpin terhadap aspirasi publik menjadi indikator penting bagi pemerintahan yang sehat dan partisipatif,” jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum GMNI Metro, Duwi. Ia menilai aksi evaluasi terhadap Walikota Metro berakhir dengan kekecewaan dari massa aksi.
Menurutnya, massa yang memadati Kantor Walikota Metro merasa dikhianati karena Walikota tidak menemui hingga aksi berakhir. Ia menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa membawa hasil kajian dan tuntutan terkait kebijakan daerah yang diharapkan dapat disampaikan secara langsung kepada Walikota Metro.
Red.
