Boltim, kabarjurnalis.com – Sunarto Kadengkang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyampaikan kritik keras kepada sejumlah rekan sejawatnya yang kerap tidak hadir dalam sidang paripurna DPRD. Kritikan ini disampaikan Sunarto dalam rapat paripurna DPRD Boltim yang berlangsung pada Senin (29/7/2024) sore, membahas dua rancangan peraturan daerah.
Sunarto menekankan pentingnya kehadiran anggota DPRD dalam setiap sidang paripurna untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Ia meminta pimpinan DPRD untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang sering absen.
“Pimpinan harus tegas. Minimal jangan tanda tangan SPT (Surat Perintah Tugas) sebagai sanksi,” tegas Sunarto.
Selain itu, Sunarto juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap etos kerja dan komitmen beberapa anggota DPRD yang menurutnya tidak lagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Ia mengkritik anggota yang sering absen dalam sidang paripurna namun selalu hadir ketika ada tugas luar daerah (TL).
“Kita masih mempunyai tanggung jawab moral. Kehadiran sangat penting. Kalau pergi TL, mereka yang duluan di tempat,” ujarnya.
Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Boltim hampir batal karena hampir tidak mencapai kuorum akibat ketidakhadiran sebagian anggota. Rapat ini dihadiri oleh dua pimpinan DPRD Boltim, Medy Lensun dan Muhammad Jabir, dan membahas dua rancangan peraturan daerah, yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut hanya mencapai setengah plus satu dari total jumlah anggota DPRD.
(Donal)
