Tutuyan, Boltim, kabar-jurnalis.com — Djohar Redjeb, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali menjadi pusat perhatian.
Kritikan terbaru menyasar Djohar karena kerap meninggalkan tugas pokoknya sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat DPRD Boltim selama berminggu-minggu.
Sebelumnya, Djohar yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Atoga Timur sudah mendapat sorotan masyarakat karena diduga tidak masuk kantor selama sebulan. Djohar membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa dirinya hanya absen selama dua minggu, dengan alasan mendampingi anggota DPRD Boltim dalam studi komparasi di luar daerah.
Meski telah memberikan klarifikasi, kritikan terhadap Djohar terus bermunculan. Seorang pegawai di Sekretariat DPRD Boltim yang tidak ingin disebutkan namanya menyayangkan tindakan Djohar yang sering memilih tugas luar tanpa mempertimbangkan tanggung jawabnya sebagai ASN di kantor.
“Di kantor dia memang ada tugas luar, sudah tiga minggu dengan minggu yang kemarin itu. Memang dia ada tugas pendampingan anggota DPRD, tapi kalau masih ada pekerjaan di kantor, kan kita masih bisa menolak meskipun anggota DPRD yang mengajak. Kami juga ingin tugas luar, tapi karena terbebani dengan pekerjaan kami, jadi harus standby, harus selesaikan pekerjaan kita di kantor,” kata sumber tersebut.
Sumber tersebut menduga Djohar rela meninggalkan tugas-tugasnya di sekretariat dewan karena alasan finansial. Dalam sekali perjalanan pendampingan ke luar daerah, pendapatannya cukup tinggi. Salah satu tujuan tugas pendampingan Djohar adalah Merauke, Papua, dengan perkiraan pendapatan sekitar 6-7 juta rupiah.
“Kalau ke Papua untuk pendampingan sekitaran 6-7 juta-an. Merauke 6 juta-an, lumayan,” ujarnya.
Menanggapi kritikan tersebut, Djohar membantah bahwa dirinya mengikuti tugas luar daerah hanya untuk mengejar keuntungan. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam agenda bersama anggota DPRD merupakan bagian dari tugas pokoknya sebagai ASN.
“Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah, salah satu tugas pokok adalah melaksanakan perintah dari pimpinan. Jadi tugas luar ini merupakan tugas pokok dari anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas. Secara prosedural, butuh pendampingan dari sekretariat, karena tidak mungkin secara administrasi, SPJ, laporan perjalanan dinas, hal kecil remeh-temeh begitu terus anggota DPRD yang mengurus. Makanya dibutuhkan pendampingan,” jelas Djohar kepada wartawan, Kamis (20/6/2024).
Djohar juga menjelaskan bahwa pemilihan siapa yang mendampingi anggota DPRD ke luar daerah bukanlah keinginannya. Hal itu adalah wewenang pimpinan atau anggota DPRD.
“Sejauh ini, selama penugasan, tidak ada inisiatif tawar-menawar terkait, demi nama saya untuk dilibatkan dalam pendampingan ini. Sejauh ini murni dari keputusan mereka,” tegasnya.
Sejak dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Sekretariat DPRD Boltim pada 21 Maret 2024, Djohar Redjeb telah melakukan lima kali tugas pendampingan anggota DPRD ke luar daerah. Hingga Juni 2024, Djohar telah mengunjungi beberapa daerah, di antaranya Jayapura, Merauke, Bali, dan Weda.
(Dp)
