BOLTIM — Menjelang pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengintensifkan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025.
Rapat koordinasi dilaksanakan Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Wakil Bupati. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PPPA Boltim, Iksan Pangalima, yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah.
Dalam arahannya, Iksan menekankan pentingnya kesiapan penuh dari setiap perangkat daerah yang terkait. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan verifikasi tidak hanya bergantung pada dokumen, tetapi juga pada kehadiran dan pemahaman dari para pemangku kepentingan.
“Seluruh unsur yang terlibat wajib berada di tempat saat verifikasi berlangsung. Pengambil kebijakan harus hadir, dan pendampingnya harus benar-benar memahami data serta indikator yang dinilai,” tegas Iksan.
Verifikasi lapangan dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025, dengan metode hybrid. Ini berarti proses akan dilaksanakan secara gabungan antara daring dan tatap muka, sehingga diperlukan kesiapan teknis yang maksimal.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Tierza Damopolii, memaparkan sejumlah aspek teknis yang menjadi dasar penilaian. Ia menjelaskan bahwa terdapat 24 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima klaster besar.
“Indikator KLA terbagi dalam lima klaster, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus anak,” terang Tierza.
Ia juga menambahkan bahwa penilaian akan mencakup komitmen daerah dalam bentuk regulasi, anggaran, pelibatan semua unsur, termasuk media dan dunia usaha, hingga inovasi yang telah diterapkan di masing-masing indikator.
Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, yang turut hadir dalam rakor tersebut, mengingatkan seluruh SKPD dan Gugus Tugas KLA untuk menyiapkan semua dokumen pendukung dan memastikan keterlibatan langsung dalam proses verifikasi.
“Setiap komponen penilaian harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada yang terlewat. Ini kerja bersama, dan kita harus hadir dengan kesiapan maksimal,” ujar Wabup.
(Donal)
