Artikel opini H. Alikan.
Kabar JurnalisCom–BANGKA BARAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mencegah stunting. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh niat baik, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan pengawasannya.
Pandangan tersebut disampaikan H. Alikan, mahasiswa Manajemen ITB Ahmad Dahlan Jakarta, dalam sebuah opini berjudul “Makan Bergizi Gratis: Solusi atau Masalah?”. Menurutnya, MBG merupakan investasi penting bagi masa depan generasi Indonesia, tetapi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu menjadi perhatian serius.
H. Alikan menegaskan bahwa persoalan gizi di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagikan makanan. Faktor lain seperti sanitasi, akses air bersih, pendidikan ibu, pelayanan kesehatan, pola asuh, hingga kemiskinan juga memiliki pengaruh besar terhadap masalah stunting dan kesehatan anak.
“Jika akar masalahnya multidimensional, maka solusinya juga tidak bisa bersifat tunggal,” tulisnya dalam opini tersebut.
Ia juga menyoroti tantangan besar dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam, Indonesia menghadapi persoalan logistik yang tidak sederhana dalam menjamin makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi jutaan penerima manfaat setiap hari.
Menurutnya, sejumlah kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program MBG di berbagai daerah menjadi alarm penting bahwa aspek pengawasan dan pengendalian mutu harus diperkuat. Beberapa laporan bahkan menunjukkan adanya ribuan siswa yang terdampak kasus serupa sejak program tersebut berjalan.
Selain aspek teknis, H. Alikan juga mengingatkan adanya potensi risiko penyimpangan dalam program yang memiliki nilai anggaran besar. Ia menilai transparansi, audit berkala, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan yang ketat harus menjadi fondasi utama agar program tidak berubah menjadi ladang rente baru.
Lebih lanjut, ia mendorong agar MBG tidak hanya dipandang sebagai program pembagian makanan, melainkan menjadi bagian dari pembangunan ekosistem gizi nasional. Menurutnya, program tersebut dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan petani, nelayan, koperasi, BUMDes, kelompok wanita tani, dan UMKM pangan sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Di akhir tulisannya, H. Alikan menyimpulkan bahwa MBG merupakan solusi yang baik secara konsep. Namun, tanpa tata kelola yang kuat, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang jujur, program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah program unggulan pemerintah, melainkan masa depan jutaan anak Indonesia,” tegasnya.
(Redaksi)
