TUTUYAN-BOLTIM –Nasib kurang beruntung menimpa seorang guru Sekolah Kelompok Belajar (SKB) Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Deisy Sance Palealu. Tanpa peringatan, ia dipindahtugaskan ke SMP Negeri Satu Atap (Satap) Kokapoi, sebuah sekolah terpencil yang terletak jauh dari pusat kota. Mutasi ini didasarkan pada Instruksi Nomor 821/INS-BKPSDM/61/IX/2024, yang diterbitkan pada 10 September 2024 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Sonny Warokka, atas nama Bupati Boltim.
Keputusan ini menjadi kejutan besar bagi Deisy, yang telah mengabdi bertahun-tahun di SKB Tutuyan. Melalui akun Facebook-nya pada Rabu (18/9/2024), ia mengungkapkan keikhlasannya menerima penugasan tersebut meskipun terlihat ada kekecewaan tersirat dalam kata-katanya.
“Apa yang mereka inginkan telah tercapai. Mensyukuri berkat yang diberikan, karena telah digarisbawahi. Jika ini adalah tugas yang mulia, kenapa harus menolak? Lakukanlah sebaik mungkin, karena ini adalah tanggung jawab dan kewajiban. Tetap semangat, gasssss,” tulis Deisy.
Meski tidak secara eksplisit menyebutkan maksud dari unggahannya, banyak pihak menduga bahwa mutasi ini berkaitan dengan dinamika politik, terutama menjelang Pilkada 2024. SMPN Satap Kokapoi berada di wilayah yang sulit diakses, memperkuat spekulasi bahwa keputusan ini tidak murni soal kebutuhan pendidikan, melainkan bermuatan politis.
Ketika dikonfirmasi, Deisy mengaku terkejut dengan kabar pemindahannya yang ia terima melalui panggilan WhatsApp dari Kepala SKB Tutuyan pada pagi hari tanggal 18 September 2024. Namun, meski terkejut, Deisy tetap menyatakan kesiapannya menjalankan tugas di lokasi baru.
“Saya hanya kaget, tapi ini adalah instruksi yang harus saya jalankan. Setelah mendapat kabar, saya meminta agar surat tersebut difoto dan dikirimkan kepada saya, kemudian saya unggah di Facebook,” jelasnya.
Kasmat Priana Pakaya, Kepala Bidang Mutasi, Promosi Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim, menyatakan bahwa pemindahan Deisy didasarkan pada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. “Penempatan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan yang telah dikaji. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan motif politik di balik mutasi tersebut.
Keputusan ini jelas menimbulkan pertanyaan. Jika mutasi ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan pendidikan, mengapa harus dipilih lokasi yang terpencil dan sulit diakses? Apakah ini benar soal distribusi tenaga pengajar, ataukah ada agenda lain di balik keputusan ini? Hingga sekarang, jawaban dari pihak terkait masih belum memuaskan, meninggalkan ruang spekulasi yang kian melebar di tengah masyarakat.
(DONAL)
